Mengadili:

1. Menerima Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON ;
2. Membatalkan Putusan BPSK Nomor : Arbitrase/01/BPSK-KRW/II/2026;

   Mengadili Sendiri;

3. Menyatakan tagihan yg diterbitkan oleh TERMOHON kepada pemohon berupa pembayaran sebesar Rp 2.339.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berupa pembebasan dan atau penghapusan tagihan berjalan atas penggunaan air pdam bulan November 2025 sebesar sebesar Rp 2.339.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);  

5. Membebaskan pemohon dari tagihan atau jumlah lain yang ditetapkan tanpa dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON agar meminta maaf secara publik atas ketidakjelasan penetapan tagihan yang dibebankan kepada PEMOHON;
7. Menyatakan PEMOHON telah dirugikan oleh TERMOHON;
8. Menyatakan bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan tagihan air yang tidak wajar tanpa dasar perhitungan yang jelas adalah tidak sah dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsume.;
9. Memerintahkan TERMOHON untuk memberikan penjelasan secara tertulis dan transparan mengenai dasar perhitungan tagihan air PEMOHON;
10. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan perhitungan ulang atas tagihan air PEMOHON berdasarkan pemakaian riil yang sebenarnya;
11. Menghukum TERMOHON untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.